Pemimpin Negara, Ijazah, dan Rasionalitas Konstitusi Oleh: Hanter Oriko Siregar
Perdebatan mengenai persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden kembali memperlihatkan persoalan mendasar dalam demokrasi Indonesia: apakah seseorang cukup memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh kekuasaan, ataukah negara juga perlu menetapkan standar minimum yang sepadan dengan besarnya tanggung jawab jabatan tersebut?
Polemik mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka, yang mengemuka dalam berbagai pemberitaan dan perbincangan media sosial, semestinya tidak berhenti pada perdebatan mengenai dokumen pendidikan seorang individu. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana hukum menentukan standar kelayakan bagi orang-orang yang akan memegang kekuasaan publik, serta apakah standar tersebut telah dirumuskan secara rasional dan proporsional.
Perlu dibedakan bahwa persoalan keabsahan dokumen pendidikan seseorang tidak identik dengan persoalan konstitusionalitas persyaratan pendidikan dalam undang-undang. Yang pertama berkaitan dengan pembuktian fakta dan pemenuhan persyaratan oleh individu tertentu. Yang kedua menyangkut apakah norma yang berlaku telah menetapkan standar yang layak bagi seluruh calon pejabat dalam kondisi yang setara.
Justru karena itu, polemik yang berkembang seharusnya menjadi momentum untuk membicarakan persoalan yang lebih besar: kualitas kepemimpinan, rasionalitas kekuasaan, dan hak masyarakat atas pemerintahan yang bertanggung jawab.
Ketika negara menetapkan standar yang tidak sebanding
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Persyaratan pendidikan serupa juga berlaku bagi sejumlah jabatan publik lain, termasuk anggota lembaga perwakilan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menetapkan persyaratan pendidikan yang sama bagi calon kepala daerah.
Ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan yang layak diajukan secara konstitusional: apakah pendidikan minimal SMA atau sederajat masih merupakan standar yang memadai untuk jabatan dengan kewenangan dan konsekuensi sebesar itu?
Pertanyaan ini bukan bermaksud merendahkan orang yang tidak memiliki gelar sarjana. Pendidikan formal memang bukan satu-satunya ukuran kecerdasan, kebijaksanaan, integritas, ataupun kemampuan memimpin. Sejarah juga menunjukkan bahwa pengalaman, karakter, dan kepekaan sosial merupakan unsur penting dalam kepemimpinan. Namun, pengakuan atas kenyataan tersebut tidak berarti negara kehilangan alasan untuk menetapkan standar pendidikan minimum yang rasional bagi jabatan tertentu.
Presiden tidak hanya menjalankan fungsi simbolis. Ia memimpin penyelenggaraan pemerintahan, menentukan arah kebijakan nasional, mengelola administrasi negara, serta mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan jutaan orang. Kebijakan pemerintah memengaruhi harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, mutu pendidikan, layanan kesehatan, pengelolaan lingkungan, pertahanan, dan hubungan internasional.
Satu keputusan yang keliru dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak sederhana. Kesalahan dalam kebijakan ekonomi dapat memperberat beban rumah tangga. Kesalahan dalam pengelolaan lingkungan dapat merusak sumber penghidupan masyarakat. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan bukti dan pengetahuan yang memadai dapat membebani generasi berikutnya.
Dengan demikian, jabatan publik bukan sekadar kedudukan yang dapat diperoleh melalui kemenangan elektoral. Ia merupakan amanat yang menuntut kapasitas untuk memahami persoalan, menimbang berbagai kepentingan, mengevaluasi risiko, dan mempertanggungjawabkan keputusan.
Di sinilah letak persoalan yang patut diperdebatkan: bukan apakah setiap pemimpin harus memiliki gelar tertentu agar dianggap cerdas, melainkan apakah negara telah menetapkan standar minimum yang masuk akal untuk jabatan dengan tanggung jawab luar biasa besar.
Ironi Pendidikan dan Tanggung Jawab Publik
Ada ironi yang layak direnungkan. Negara mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik tertentu, termasuk pendidikan S-1 atau D-IV sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada saat yang sama, seseorang dapat memenuhi persyaratan pendidikan formal untuk menjadi Presiden dengan ijazah sekolah menengah atas atau sederajat.
Perbandingan ini tentu tidak berarti pekerjaan guru lebih mudah atau kurang penting daripada pekerjaan Presiden. Guru memegang tanggung jawab besar dalam membentuk pengetahuan, karakter, dan masa depan generasi bangsa. Akan tetapi, perbandingan tersebut memperlihatkan pertanyaan mengenai konsistensi standar kompetensi yang ditetapkan negara bagi berbagai jabatan.
Jika pendidikan formal dipandang penting untuk menjamin kualitas pelaksanaan profesi, mengapa kemungkinan peningkatan standar pendidikan bagi pemegang kekuasaan tertinggi tidak layak dipertimbangkan?
Dalam pemerintahan modern, seorang pemimpin harus berhadapan dengan persoalan lintas disiplin. Kebijakan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari hukum, politik, teknologi, dan kondisi sosial. Kebijakan lingkungan berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kepentingan ekonomi, hak masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Hubungan internasional menuntut pemahaman atas dinamika geopolitik serta kepentingan nasional.
Tentu saja, Presiden tidak harus menjadi ahli dalam seluruh bidang tersebut. Negara memiliki birokrasi, tenaga ahli, dan penasihat yang membantu proses pengambilan keputusan. Namun, pemimpin tetap membutuhkan kemampuan untuk memahami informasi yang disampaikan, menguji argumentasi, membedakan bukti dari opini, dan menilai apakah rekomendasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketergantungan pada penasihat bukan persoalan dengan sendirinya. Masalah muncul apabila seorang pemegang kekuasaan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menilai nasihat yang diterimanya.
Karena itu, pendidikan formal patut dipertimbangkan sebagai salah satu instrumen penyaringan awal, bukan sebagai jaminan mutlak keberhasilan kepemimpinan. Gelar sarjana tidak otomatis membuat seseorang mampu memimpin dengan baik. Namun, negara juga berhak menguji apakah standar pendidikan yang lebih tinggi dapat menjadi salah satu cara yang rasional untuk memperkuat kesiapan calon menghadapi kompleksitas jabatan publik.
Konstitusi dan hak rakyat atas pemerintahan yang rasional
Persoalan persyaratan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam negara hukum, kewenangan publik harus dijalankan berdasarkan aturan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga menjamin hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, Pasal 28I ayat (4) menegaskan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut secara tidak langsung menjamin hak setiap warga negara untuk dipimpin oleh seseorang yang bijaksana dan memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, jika tidak? Maka ketentuan tersebut tidak mungkin dapat direalisasikan dengan baik. Karena itu, tepat apabila konstitusi menetapkan peningkatan standar minimal pendidikan yang sah bagi calon Presiden dan Wakil Presiden.
Namun, prinsip negara hukum tetap membuka ruang untuk menguji apakah persyaratan yang ditetapkan pembentuk undang-undang disusun secara rasional dan proporsional. Pertanyaan konstitusionalnya adalah apakah standar pendidikan minimal yang berlaku telah mempertimbangkan secara memadai kebutuhan jabatan, hak politik warga negara, dan kepentingan masyarakat terhadap pemerintahan yang bertanggung jawab.
Mahkamah Konstitusi sendiri telah menghadapi permohonan mengenai peningkatan persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025 dan Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menolak permohonan terkait peningkatan standar pendidikan tersebut. Putusan-putusan itu menunjukkan bahwa persoalan ini berhadapan dengan doktrin kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yakni ruang kebijakan yang pada dasarnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, sepanjang tidak melanggar batas-batas konstitusional.
Pemimpin Berkualitas Diperoleh dari Standarisasi yang Proporsional
Pada akhirnya, perdebatan mengenai pendidikan calon pemimpin harus ditempatkan secara proporsional. Benar bahwa negara tidak boleh mendiskriminasi warga negara hanya karena latar belakang pendidikannya. Akan tetapi, negara juga tidak boleh menghindari pertanyaan tentang standar kompetensi hanya dengan menyatakan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih.
Keadilan tidak selalu berarti menerapkan standar yang identik untuk semua jenis pekerjaan dan jabatan. Keadilan juga menuntut agar persyaratan ditentukan dengan mempertimbangkan tanggung jawab, risiko, dan dampak kewenangan yang melekat pada setiap jabatan.
Karena itu, peningkatan pendidikan minimal S-1 bagi calon Presiden dan Wakil Presiden layak menjadi bahan pembahasan publik dan legislasi. Pembahasannya harus disertai kajian yang memadai mengenai kebutuhan kompetensi, dampak terhadap hak politik, dan kemungkinan pengembangan mekanisme seleksi yang lebih baik.
Pada saat yang sama, partai politik harus memperbaiki proses rekrutmen kepemimpinan. Transparansi rekam jejak, integritas, pengalaman, kemampuan analitis, serta kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan tidak boleh tenggelam di balik popularitas dan kekuatan elektoral. Masyarakat juga perlu menilai pemimpin berdasarkan kebijakan, kemampuan menyelesaikan masalah, penghormatan terhadap hukum, dan hasil nyata bagi kehidupan publik, bukan semata-mata berdasarkan gelar atau kekurangan dalam satu pernyataan.
Sebab, negara tidak hanya membutuhkan pemimpin yang memenuhi persyaratan formal. Negara membutuhkan pemimpin yang mampu memahami persoalan, menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab, menerima kritik, dan menyadari bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa tanpa batas. Polemik mengenai ijazah seorang pejabat pada akhirnya semestinya membawa kita kepada pertanyaan yang lebih penting: apakah hukum telah dirancang untuk mendorong kualitas kepemimpinan yang sepadan dengan tanggung jawab kekuasaan?
Demokrasi memang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin. Namun, demokrasi yang matang juga menuntut agar sistem hukum terus dievaluasi sehingga kekuasaan yang lahir dari pilihan rakyat dijalankan dengan kecakapan, integritas, dan tanggung jawab.
Di situlah persoalan persyaratan pendidikan menemukan makna konstitusionalnya. Bukan sebagai alat untuk merendahkan seseorang, melainkan sebagai upaya memastikan bahwa standar bagi pemegang kekuasaan publik selalu terbuka untuk diperdebatkan secara rasional, adil, dan bertanggung jawab. Sebab, yang dipertaruhkan bukanlah ijazah seorang individu semata, melainkan kualitas institusi yang menentukan masa depan jutaan warga negara.